Upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia telah berada pada pada jalur yang tepat. Data kemiskinan dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Tingkat kemiskinan pada masa resesi tahun 1998 yang mencapai 24,23%, dapat dikurangi menjadi sebesar 9,36% per Maret tahun 2023 (BPS).
Prestasi tersebut diperkuat oleh Bank Dunia yang dalam laporan terbarunya bertajuk “Indonesian Poverty Assesment”, menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai hasil mengesankan dalam mengurangi kemiskinan. Selanjutnya dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2024 tanggal 16 Agustus 2023, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem Indonesia pada Maret 2023 tersisa 1,12% dari target menjadi 0% pada tahun 2024.
Menurut Bank Dunia, kondisi kemiskinan esktrem adalah kondisi dimana seseorang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan USD1,9 per hari atau di bawah sekitar Rp345.000/ kapita/per bulan.
Namun “success story” penanggulangan kemiskinan tersebut belumlah sepenuhnya menandakan problem mendasar kemiskinan Indonesia tuntas. Penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun di wilayah perdesaan relatif lambat dibanding wilayah perkotaan.
Sebagai negara agaris dengan lahan pertanian luas dan potensi sumber daya alam yang melimpah, sudah selayaknya penduduk di wilayah perdesaan hidup makmur dan sejahtera. Namun pada kenyataannya belumlah demikian. Sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan, khususnya para petani masih banyak yang miskin. Data BPS menyebutkan bahwa dari total 25,9 juta penduduk miskin Indonesia per Maret 2023, sebagian besar berada di daerah perdesaan, dengan tingkat kemiskinan 12.22%.
Ditengah perkembangan industri yang semakin maju, pembangunan sektor pertanian tetaplah strategis dalam upaya menuntaskan problem kemiskinan di Indonesia. Selain ditunjang potensi lahan pertanian tadi, sektor pertanian masih merupakan lapangan pekerjaan yang paling banyak ditekuni tenaga kerja Indonesia, dengan distribusi mencapai 29,36%. Tingginya aktivitas perekonomian sektor ini juga diperkuat oleh data perekonomian Indonesia triwulan II 2023, dimana distribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan & Perikanan terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 13,35%.
Dukungan APBN
Upaya pemerintah dalam membangun sektor Pertanian dan Perikanan tercermin pada kebijakan anggaran prioritas pembangunan bidang ketahanan pangan. Anggaran ketahanan pangan tahun 2023 mencapai 104,2 triliun rupiah, tumbuh 9,6% dibanding tahun 2022. Sebagian besar anggaran ketahanan pangan tahun 2023 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat, terutama belanja Kementerian/Lembaga.
Sementara itu, alokasi melalui belanja non-K/L meliputi penyaluran subsidi pupuk, subsidi bunga kredit resi gudang, antisipasi atas stok beras pemerintah dan dalam rangka stabilisasi harga pangan.
Anggaran ketahanan pangan juga teranggarkan pada Transfer Ke Daerah, salah satunya melalui DAK Fisik Tematik Pengembangan Food Estate dan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) yang di dalamnya terdiri dari bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, bidang irigasi, bidang kehutanan, dan bidang jalan.
Tantangan
Upaya pembangunan pertanian di Indonesia dari tahun ke tahun tak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa keterbatasan penggunaan teknologi pertanian menyumbang rendahnya produktivitas lahan pertanian.
Selain itu, kurangnya pendidikan di komunitas pertanian menghambat kemampuan mereka untuk mengadopsi praktik modern dan efisien. Program-program pendidikan pertanian dan pelatihan menjadi krusial untuk memberdayakan petani dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan memutus siklus kemiskinan. Tak kalah penting adalah faktor bencana sebagai dampak perubahan iklim,seperti banjir dan kekeringan yang seringkali terjadi di Indonesia.
Mengatasi Tantangan:
1. Investasi APBN pada pengembangan infrastruktur dan teknologi pertanian yang cerdas iklim
Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan bencana alam sebagai dampak perubahan iklim. Pemerintah perlu membuat terobosan besar terkait pengembangan teknologi pertanian yang sekaligus antisipatif terhadap perubahan iklim. Teknologi pertanian negara maju yang telah terbukti meningkatkan produktivitas dapat diadposi penerapannya di Indonesia. Disamping itu, kebijakan ketahanan pangan melalui pembangunan sistem irigasi dan bendungan/waduk perlu ditingkatkan.
2. Pendidikan dan Pelatihan
Membangun program pendidikan komprehensif yang berfokus pada praktik pertanian sangat penting. Program ini harus mencakup teknik pertanian modern, praktik berkelanjutan, dan literasi keuangan dengan memberdayakan petani untuk membuat keputusan yang terinformasi untuk mata pencaharian mereka
3. Meningkatkan kualitas belanja pertanian khususnya subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran
Salah satu instrumen Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian adalah melalui kebijakan pemberian subsidi pupuk. Akan tetapi, mengacu pada kajian Ombudsman RI dan Laporan Bank Dunia menyatakan bahwa tata kelola subsidi pupuk berpotensi kurang tepat sasaran. Oleh karenanya pemerintah perlu merumuskan kembali kebijakan subsidi yang lebih efektif membantu produktivitas petani miskin.
4. Alokasi Dana Desa untuk kegiatan penyuluhan Pertanian/Perikanan
Dengan semakin berkembangnya infrastruktur desa hasil output kegiatan Dana Desa, kegiatan dari Dana Desa sudah dapat digeser pada kegiatan produktif lainnya. Untuk meningkatkan kualitas SDM Petani/Nelayan, Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan/pendampingan teknik pertanian modern, lingkungan hidup, literasi keuangan dan pengetahuan lainnya.
Mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan pertanian memerlukan pendekatan multiaspek yang mengatasi penyebab akar tantangan yang dihadapi oleh komunitas pertanian. Dengan memanfaatkan teknologi, belanja APBN yang berkualitas dan berinvestasi dalam pendidikan serta infrastruktur, masyarakat dapat memutus belenggu kemiskinan, mendorong masa depan di mana pertanian menjadi pendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Penulis, Cliff Rudolf Pandeyate Sangi, Pengawas pada KPPN Bitung. (Manado Post tgl 7 November 2023)
